Proyek Publik Dideadline Sebelum Akhir Tahun

Monday, December 09, 2019
TINJAU JALAN: Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Kudus Apriliana (berkerudung) didampingi stafnya, meninjau perbaikan jalan di Jalan HOS Cokroaminoto Kota Kudus, yang baru saja tuntas.
KUDUS - Sejumlah proyek publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kudus yang dibiayai APBD 2019, sampai saat ini belum belum tuntas. Pemkab Kudus mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih memiliki kegiatan, diminta segera merampungkan sebelum akhir tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi penilaian kinerja OPD tersebut. Selain itu, juga berdampak pada penilaian perilaku rekanan dalam mematuhi perjanjian kontrak proyek.

"Kami minta agar semua kegiatan selesai tepat waktu,” tandasnya.

Menurutnya, untuk mengejar waktu tersebut, pihak penyedia jasa dapat menambah tenaga kerja, waktu pengerjaan dan menyediakan material yang cukup. Terutama untuk pekerjaan jalan dan jembatan yang menjadi skala prioritas proyek publik di Kudus.

Sam’ani menekankan, dengan waktu yang tidak banyak, penuntasan proyek publik itu harus memperhatikan kualitas pekerjaan. Selain itu, harus sesuai aturan dan tepat, baik menyakut ukuran, spesifikasi proyek dan adminsitrasi.”Semua harus sesuai aturan, baik menyangkut ukuran, kualitas proyek dan adminstrasinya,” ujar Sam’ani.

Sementara Plt Kepala Dinas PUPR Kudus Joko Mukti Harso, melalui Kabid Bina Marga Apriliana mengakui, sampai saat ini masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai yakni pekerjaan jalan dan talud.”Masih ada empat kegiatan yang belum tuntas,” katanya.

Dia menjelaskan, keterlambatan itu disebabkan adanya retender atau lelang ulang, seperti pekerjaan jalan rigid Sidomulyo-Gondoharum, Kecamatan Jekulo, dan Jalan Menur Kecamatan Kudus. Kemudian pembangunan talud di jalan Lingkar Tenggara Desa Kirig, Kecamatan Mejobo dan talud di Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati.

‘’Saya yakin, sebelum batas akhir kontrak sudah dapat diselesaikan,” tandasnya.

Apriliana menambahkan, pihaknya mengaku telah mendorong rekanan untuk melakukan lembur dan menambah tenaga kerja untuk mengejar waktu. Sehingga kegiatan proyek publik tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun anggaran.”Kami sudah mendorong rekanan, untuk menambah tenaga kerja dan lembur,” imbuhnya.

Adapun jumlah kegiatan pada bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Kudus tahun ini, katanya, ada sebanyak 99 paket kegiatan perbaikan infrastruktur jalan yang dibiayai APBD murni, melalui lelang 66 paket dan 33 paket nontender pengadaan langsung (PL).

‘’Untuk anggaran APBD Perubahan ada 33 paket, enam paket melalui lelang dan  27 paket PL,” jelasnya.

Kemudian untuk pekerjaan jembatan, sambung Apriliana, tahun ini ada 13 paket, lima kegiatan diantaranya anggarannya bersumber dari bantuan gubernur (Bangub), empat paket APBD murni dan 4 paket dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Total kegiatan di Bidang BM sebanyak 188 paket termasuk yang dibiayai DAK dan Bangub senilai Rp 110,516 miliar. Sedangkan dari APBD dan Bangub sekitar Rp 84 miliar, DAK Rp 16 miliar dan proyek jembatan sekitar 10,5 miliar,” paparnya. (han/lis)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »