Rancangan Perda APBD Perubahan 2019 Disetujui

Tuesday, September 17, 2019
DITEKEN: Bupati Pati Haryanto menandatangani persetujan rancangan Perda APBD Perubahan 2019 dengan disaksikan Ketua Tim TPAD dan Ketua DPRD dalam kegiatan rapat paripuna, Senin (16/9).
PATI- Anggota DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna di gedung dewan, Senin (16/9). Rapat paripurna juga diikuti Bupati Pati beserta jajaran eksekutif, untuk menyetujui Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD Perubahan 2019.

Selain persetujuan bersama, dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan raperda oleh Pimpinan Sementara DPRD dan Bupati Pati.

Penandatangan berita acara persetujuan tersebut dilakukan setelah seluruh anggota dewan menyatakan menerima penjelasan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Dalam sambutanya, Bupati Pati Haryanto menyampaikan, berdasarkan evaluasi Gubernur Jawa Tengah terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan disempurnakan sebelum Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2019 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan.

Bupati pun mengatakan, harus melakukan prognosis target pendapatan secara akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Pati berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat memengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

Disampaikan juga, berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang - undang.

Berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil, dana transfer dari pemerintah pusat dan lain - lain, pendapatan daerah agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang melandasinya.

"Selain menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur tersebut, kami juga merencanakan untuk melakukan pergesaran anggaran pada beberapa OPD, mengingat setelah dikoreksi kembali terhadap beberapa kegiatan, perlu dilakukan penyesuaian dengan pergeseran antarkegiatan, antarjenis belanja, antarobjek belanja dan antarrincian objek," terang bupati.

Tak hanya itu, dalam penganggaran pembiayaan daerah, Pemkab Pati harus menyesuaikan dengan jumlah SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tercantum dalam Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan harus secara terus menerus serta konsisten melakukan langkah - langkah percepatan penyerapan anggaran. Hal ini dilakukan guna menghindari besarnya SILPA pada tahun anggaran 2019.

Dalam evaluasinya gubenur juga mengoreksi soal pengangaran perjalanan dinas ke luar negeri. Koreksi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Suharyono yang juga selaku Ketua Tim TAPD

Dalam penyampainya, Suharyono mengatakan, bahwasannya salah satu poin evaluasi dari gubernur tentang perubahan APBD 2019 yang krusial adalah untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Karena perjalanan ke luar negeri hanya diperbolehkan jika ada urusan yang sifatnya urgen dan sudah ada MoU antara Pemkab Pati dengan negara yang akan dikunjungi.

"Berdasarkan evaluasi dari gubenur meyebutkan, untuk penganggara perjalanan ke luar negeri sementara tidak dianggarkan atau ditangguhkan,” demikian kata Ketua Tim TPAD Pati Suharyono.

Menanggapi evaluasi dari gubenur, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin mengatakan, karena hasil evaluasi Gubernur Jateng menolak adanya anggaran perjalanan dinas ke luar negeri, sehingga anggaran tersebut digeser penggunaannya untuk perjalanan dinas luar daerah pimpinan dewan dan eksekutif.

“Jadi penggeserannya itu tetap untuk perjalanan dinas tapi di dalam wilayah NKRI tidak boleh ke luar negeri. Berikutnya hasil evaluasi gubernur tentang Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Pati 2019 yang telah kita sempurnakan tadi untuk disahkan menjadi APBD Kabupaten Pati,” ujar Ali Badruddin.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Bupati Haryanto bersama Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin menandatangani berita acara rapat tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Pati tentang Perubahan ABPD 2019, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 2019. (adv)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »