BPN Kudus Duduki Rangking Pertama Nasional

Tuesday, September 24, 2019
PENYERAHAN SERTIFIKAT: Plt Bupati Kudus M Hartopo didampingi Kepala BPN Kudus Heri Sulistiyo menyerahkan sertifikat kepada warga Kudus, usai Upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2019 di halaman Pendapa Kabupaten Kudus.
KUDUS - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus berhasil melampaui target pencetakan sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), baik di tingkat Jawa Tengah bahkan selevel nasional. Mengingat dari target yang dibebankan sebanyak 35 ribu sertifikat, BPN Kudus berhasil menerbitkan sertifikat sebanyaj 38.800 lembar.

“Ini semua berkat sinergitas bersama,” ucap Kepala BPN Kudus Heri Sulistiyo usai mengikuti upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2019, di halaman Pendopo Kudus, Selasa (24/9) pagi kemarin.

Capaian target itu, kata Heri, BPN Kudus telah menggunakan metode jemput bola serta gencarnya penyuluhan kepada masyarakat mulai tingkat kecamatan hingga desa. Sehingga pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua elemen karena kerja sama yang baik itu bisa meraih kesuksesan.

“Semua bersinergi, kerja siang malam. Alhamdulillah kami ada di peringkat pertama di Jateng bahkan Nasional,” ucapnya dengan bangga.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemkab Kudus yang turut menyuport program yang digagas BPN Kudus. Program itu dibuat untuk mengejar target pencetakan sertifikat pada program PTSL. Kemudian pada upacara peringatan Hari Agraria ini, BPN Kudus telah mengeluarkan 4000 lembar sertifikat. 

Kedepan, lanjutnya, sinergitas antara pemkab dan BPN Kudus adalah terkait adanya Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur tentang biaya standart pengurusan PTSL. Mengingat hingga kini belum ada kebijakan daerah yang mengatur standarisasi biaya pengurusan PTSL.

“Akhir tahun ini akan diterbitkan, dan akan digunakan pada 2020 mendatang,” imbuhnya.

Sementara Plt Bupati Kudus, HM Hartopo mengaku akan terus memberikan motivasi kepada warganya terkait pengurusan PTSL di Kudus yang dinilai cukup tinggi. Meski demikian, dukungan itu tetap diberikan guna mencapai target pencetakan sertifikat PTSL tahun berikutnya.

“Data yang ada, paling tinggi adalah di Kecamatan Gebog, sedang kecamatan lain perlu ditingkatkan kembali walau sudah bagus,” pintanya. 

Terkait perbup pengaturan biaya pengurusan PTSL, Dia mengatakan, masih ingin mencoba menyelaraskan dengan berbagai aspek. Penggandengan notaris untuk pengurusan PTSL juga kemungkinan akan dilakukan, sehingga nominal biaya yang dibebankan pada pengurus PTSL bisa jelas.

"Kami harapkan tidak ada pungli, dalam pengurusan PTSL," tegasnya. (han/lis)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »