Biaya Pembongkaran Ditawarkan Pihak Ketiga

Tuesday, September 17, 2019
DITAKSIR RENDAH: Paska kebakaran, barang yang masih dimanfaatkan di gedung eks Kudus Plaza ditaksir rendah oleh KJPP Semarang.
KUDUS - Pemkab Kudus melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus menawarkan biaya pembongkaran gedung eks Kudus Plaza atau Matahari Departemen Strore (MDS), kepada pihak ketiga. Mengingat biaya pembongkaran lebih besar, dibanding hasil taksiran nilai barang yang bisa dimanfaatkan di gedung berlantai tiga setelah terbakar tahun lalu.

Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengatakan, hasil penaksiran yang dilakukan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dari Semarang, barang yang bisa dimanfaatkan di gedung eks Kudus Plaza hanya sekitar Rp 600 juta. Sedangkan biaya untuk merobohkan bangunan seluas 14.743 meter persegi itu lebih mahal dari harga jual.

"Pemkab Kudus tidak mungkin menganggarkan sendiri,” kata Eko baru-baru ini.

Nilai penaksiran, lanjut Eko, akan dijadikan dasar untuk melakukan lelang bangunan eks Kudus Plaza. Kemudian setelah dilelang, gedung yang dibangun tahun 90-an itu akan dihapus atau dirobohkan sesuai rekomendasi hasil uji hammer yang dilakukan paska kebakaran 22 Februari 2018 lalu.

"Hasil uji hammer sudah tidak layak dimanfaatkan kembali. direkomendasikan agar dirobohkan,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun. Eko mengkau, hingga saat ini sudah mengirimkan surat kepada Kemendagri RI sebayak dua kali, pertama pada 15 April 2018 dan kedua pada akhir Agustus tahun ini.

"Sampai sekarang kami belum mendapat balasan,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, surat yang dilayangkan kepada Kemendagri terkait penghapusan aset bangunan milik Pemkab Kudus senilai Rp 22,65 miliar yakni gedung eks Kudus Plaza yang beralamat di Jalan Loekmono Hadi Kudus. Namun karena terjadi kebakaran, gedung berlantai tiga itu hanya senilai Rp 600-an juta hasil penaksiran KJPP Semarang.

Sambung Eko, untuk menghindari kesalahan, pihaknya tetap menunggu surat rekomendasi dari Kemendagri terkait penghapusan aset tersebut. Namun jika melihat aturan, seharusnya mendapat persetujuan DPRD Kudus melalui Rapat Paripurna.

"Kami masih menunggu surat dari Kemendagri, langkah apa yang harus ditempuh. Karena nilai barang menyusut setelah terjadi kebakaran,” kata Eko.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Kudus berencana merobohkan gedung eks Kudus Plaza paska terjadi kebakaran pada 22 Februari 2018 lalu. Menyusul banyaknya investor yang datang ke Kudus dan berniat membangun kembali gedung berlantai tiga yang beralamat di Jalan dr Loekmono Hadi Kudus.

Bahkan sejumlah investor, sudah melakukan pembicaraan awal dengan Pemkab Kudus tekait rencana pemanfaatan bangunan tersebut ke depan. Melihat lokasi bangunan yang dinilai cukup strategis, memiliki daya tarik tersendiri dan mengundang pelaku usaha untuk kembali memanfaatkannya.

"Bangunan itu tetap menjadi pusat perbelanjaan,” pinta Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus Eko Djumartono, Rabu (21/8) kemarin. (han/lis)


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »