Dinas Perdagangan Canangkan Kota Tertib Ukur

Wednesday, July 24, 2019
TERA ULANG: Penera dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus melakukan tera ulang timbangan milik pedagang, di sejumlah pasar tradisional milik Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus belum lama ini.
KUDUS - Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus tengah mencanangkan gerakan Kudus sebagai Kota Tertib Ukur, yang akan direalisasikan pada 2021 mendatang. Menyusul diterbitkannya surat izin tentang kemampuan tera ulang alat-alat ukut, tajar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Meteologi Kementrian Perdagangan RI. 

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti melalui Sekretaris Dinas Andi Imam Santoso mengaku akan melakukan perbaikan, untuk mewujudkan gerakan tersebut di Kabupaten Kudus. Salah satunya perbaikan pada petugas pengurus timbangan atau penera, yang saat ini masih didampingi oleh penera Provinsi Jateng di Pati.

"Kami hanya memiliki dua tenaga penera, dan itu masih mendapat pendampingan dari Provinsi Jateng,’’ kata Andy baru-baru ini.

Tidak hanya itu, lanjutnya, beberapa kendala juga harus segera dicarikan solusi, baik kendala di internal maupun eksternal. Untuk kendala internal meliputi tenaga penera, dan petugas reparasi timbangan. Kedua petugas ini juga harus memiliki lisensi dari lembaga terkait dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Sedangkan kendala ekternal, kata Andy, berkaitan dengan kesadaran pedagang di pasar tradisional di bawah naungan Dinas Perdagangan Kudus. Sampai saat ini, tingkat kepatuhan pedagang untuk melakukan uji tera ulang masih dikisaran 50 persen.

"50 persen lainnya masih belum sadar, untuk melakukan tera ulang,’’ tandasnya.

Sementara Kepala Seksi Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kudus, Atok Darmo Broto mengatakan, proses tera ulang sudah dilaksanakan sejak April lalu. Sejauh ini sudah ada empat pasar tradisional yang dilakukan tera ulang, yakni Pasar Bitingan 407 timbangan, Pasar Kliwon 184 timbangan, Pasar Jekulo 263 timbangan dan Pasar Brayung 80 timbangan.

Proses tera ulang ini menyasar di pasar tradisional milik Pemkab Kudus dulu,’’ jelasnya.

Adapun hasilnya, lanjut Atok, timbangan yang sudah dilakukan tera ulang lulus sertifikasi. Sebagian timbangan juga ditemukan harus direparasi, sebelum mendapat sertifikat lulus uji. Pedagang bisa saja menolak jika diminta untuk melakukan tera ulang. Namun ada konsekwensi yang harus diterima, yakni larangan menggunakan timbangan yang belum lulus uji.

"Ada juga sanksi pidana dan denda yang harus diterima pedagang, jika menolak untuk tera ulang,’’ tegasnya.

Atok menambahkan, setelah selesai melakukan uji tera ulang di empat pasar tersebut. Pihaknya akan kembali menjadwalkan untuk tiga pasar milik Pemkab Kudus di wilayah Kecamatan Kaliwungu. Sedangkan untuk tera ulang nozel SPBU, takaran PDAM dan perlengkapan ukur lainnya menyusul.

"Kami lakukan secara bertahap, karena tenaga penera yang kami miliki hanya dua orang,’’ pungkasnya. (han/gus)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »